Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan manfaat Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan dalam Rapat Paripurna.
DPR Finalisasi Pembahasan RUU Perampasan Aset.
Komisi III DPR RI menyetuju laporan hasil kerja dan Timsin dalam pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Komisi III sepakat untuk memajukan jadwal RDPU yang awalnya di masa sidang mendatang menjadi di masa reses ini
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menekan pemulihan aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum.
Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan Komisi III DPR bersama pemerintah, termasuk memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.
Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik
Komisi III DPR menilai RUU Perampasan Aset perlu mengatur mekanisme yang dapat mencegah ketidaksesuaian antara nilai kerugian negara.
Komisi III DPR RI memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat penegak hukum untuk menyita harta masyarakat.
Jadi ada yang curiga, ini jangan-jangan draf yang lama dipakai. Draf yang lama itu kan lebih ekstrem, cenderung bisa digunakan untuk menghabisi lawan politik
Keputusan Komisi III DPR RI menetapkan 13 kriteria tindak pidana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menuai sorotan tajam dari publik.
Daftar 13 jenis kejahatan dalam draf inisiatif DPR tersebut masih sangat fleksibel untuk ditambah maupun dikurangi selama proses pembahasan bersama pemerintah.
Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong pembentukan badan khusus untuk mengelola aset rampasan agar pemulihan kerugian negara lebih optimal.
Faktanya ini sudah tiga masa sidang gaspol terus RDPU, terus membahas pembentukan RUU ini.
Harmonisasi aturan menjadi aspek penting agar implementasi undang-undang nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih.
Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.
Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang Hukum Acara Perdata (Haper) yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri.
Komisi III DPR RI akan berupaya untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Perampasan Aset di tahun 2025 ini.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).