Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan bahwa aturan wajib halal untuk sejumlah produk akan mulai berlaku penuh pada 17 Oktober 2026
KPK menegaskan akan menunggu dan menilai seluruh fakta yang terungkap di persidangan sebelum menentukan langkah hukum lanjutan dalam penanganan kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 tersebut.
Immanuel Noel Ebenezer Gerungan, menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
KPK memanggil mantan Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3.
Puluhan kendaraan disita terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag, Mamat Salamet Burhanudin, guna menanggapi beredarnya video berisi adanya produk dengan nama "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine" yang mendapat sertifikat halal.
BPJPH Kemenag memastikan, kewajiban sertifikasi halal diberlakukan sesuai ketentuan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) bagi sejumlah jenis produk yang mencakup barang dan jasa
Wujudkan swasembada padi berkualitas, Wamentan Sudaryono mengajak petani gunakan benih padi bersertifikat
Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi mengatakan, upaya tersebut guna memperluas pasar industri kecil bisa berpartisipasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang akan berujung pada pengoptimalan penggunaan produk lokal.
Catat, Tiga Kategori Produk Ini Tidak Wajib Sertifikasi Halal
Sertifikat Tanah Elektronik Diklaim Sulit Diduplikasi
Jaga Komitmen, Mendag Serahkan Sertifikat Halal ke 223 UMKM
Kementerian ATR/BPN Gabung GovTech Indonesia, Ini Kata AHY
2026, Seluruh Tanah Wakaf Ditargetkan Bersertifikat
Indonesia Terima Sertifikat Inskripsi Warisan Budaya Dunia dari UNESCO
Jokowi Serahkan 3 Ribu Sertifikat Tanah di Kabupaten Bandung
Jokowi Ingatkan Masyarakat Gunakan Sertifikat Tanah Secara Bijak
2024, Jokowi Ingin Tak Ada Lagi Tanah Tanpa Sertifikat
Kemdikbudristek luncurkan e-Sertifikat untuk alumni LKP
Menteri ATR/BPN dinilai gagal berantas mafia tanah